Pers Kita: Pisau Bermata Dua

mata dan telinga kita

Pers itu mata dan telinga bagi masyarakat. Dengan keberadaan pers, media elektronik dan cetak, tidak ada satu elemen berita pun yang lolos dari pemberitaan – karena televisi dan koran sudah menyodok hingga pelosok. Televisi adalah media paling favorit, bahkan sejak era reformasi menjadi primadona media pemberitaan. Orang suka dengan televisi karena gambar bergerak yang mudah dicerna, tidak bikin capek baca, dan bisa langsung didiskusikan saat itu juga.

Di jaman Orde Baru, siaran televisi swasta awalnya tidak diijinkan dan penyiaran melalui media elektronik didominasi TVRI milik pemerintah. Sebagai corong pemerintah, wajar bila muatan berita lebih dominan dan itupun menyuarakan program dan keberhasilan pembangunan bangsa. Menteri dan jajaran di bawahnya populer karena selalu diliput TVRI. Pers hampir tidak punya kebebasan, karena semua sendi komunikasi massa dikuasai oleh the ruling party saat itu. Masyarakat bangsa ini tidak bisa cross-check, tidak bisa mengetahui cerita dari pihak lain sebagai penyeimbang. Dampaknya, TVRI bukan dianggap sumber informasi yang bisa 100% dipercaya.

Hingga kemudian di awal 90-an RCTI melayani area Jakarta secara terbatas. Tapi, itulah tonggak kebangkitan televisi swasta, sekalipun pemilik stasiun-stasiun TV pertama itu adalah inner circle penguasa: RCTI, SCTV, TPI, dan Indosiar. Kebijakan pemerintah jelas: televisi swasta hanya diperkenankan menyiarkan hiburan dan berita-berita non politik.

Pasca gerakan reformasi yang menjungkalkan rezim Orde Baru, televisi swasta tidak terbendung lagi. Kebebasan pers benar-benar dimanfaatkan berbagai pihak yang punya kepentingan untuk membuat stasiun televisi dan koran-koran baru. Gelombang informasi dalam berbagai macam bentuk dan kepentingan menggelinding padat ke dalam kehidupan kita. Saya katakan padat karena kemanapun kita mengarahkan saluran TV, berita yang serupa kita saksikan lagi. Dan lagi. Dan lagi.

Awal tahun 2000-an, saat internet belum booming, TV adalah teman kita yang paling setia. Begitu melek, kita langsung berhadapan dengan berita pagi. Sambil sarapan dan mengenakan sepatu, ada berita olah raga dan politik. Saat prime-time, ada berita lagi di samping banyak hiburan. Bahkan ada pengusaha yang terinspirasi pada CNN dan membuka saluran berita, yakni MetroTV.

Kita orang awam ini meyakini bahwa, di balik siaran televisi tersebut ada orang-orang pintar yang menukanginya. Kita tidak susah melakukan cross-check karena berita hangat akan disiarkan secara padat dan berulang kali. Seperti yang belum terjadi, bentrokan antar gang di jalan Ampera menjelang sidang kasus di diskotik Blowfish. Gambar orang berkejaran, Kopaja yang hancur, orang yang tewas di jalan, dan seorang laki-laki yang berjalan mencari pertolongan dengan luka di leher berulang kali ditayangkan, dikomentari, diceritakan kembali, dikomentari lagi, dan dampak pasca kejadian yang memilukan juga berulang kali di disuguhkan di layar kaca. Kita jadi yakin telah terjadi kekerasan di Jakarta, dan telah menelan korban jiwa.

Tidak cukup sampai di situ, sementara media televisi dan cetak menyuguhkan istilah yang menyedihkan bagi saya: NEGARA PREMAN. Karena seolah-olah kasus di Jalan Ampera itu hal yang lazim juga terjadi di luar Jakarta (padahal tidak), seakan-akan Polisi kalah sangar kalah jagoan dibandingkan para preman (padahal tidak), dan membiarkan preman berkeliaran dengan senjata di tangan (padahal tidak).

Di kota-kota lain, dan di belahan wilayah lain, elemen kejahatan selalu ada karena hal itu merupakan bagian dari ciri manusia. Bukan hanya di Indonesia, negara lain pun juga punya elemen kejahatan, bahkan mungkin lebih sangar daripada preman di Indonesia, sehingga ada sebutan mafia dan triad. Tapi, apakah ada orang Hong Kong yang menyebut negaranya negara triad? Atau orang Italia menyebut negaranya negara mafia?

wartawan bertaruh nyawa ...

Saat diundang TVOne dalam diskusi Sabtu pagi, Prof Sarlito Wirawan dan budayawan Jaya Suprana mengingatkan pihak televisi agar lebih bertanggung jawab pada isi pemberitaannya, karena tidak semua kebenaran perlu dibeber secara terbuka. Sekarang ini pers sedang berjaya karena dilindungi payung yang kuat, dan membuat mereka tidak bisa diseret ke pengadilan begitu saja karena pemberitaannya. Sedangkan isu HAM membelenggu aparat keamanan, yang menyebabkan mereka tidak bisa seenaknya sendiri melepaskan peluru pada kerumunan massa, bahkan keributan masal. Tidak mengherankan bila kepolisian ekstra hati-hati sebelum melakukan pengamanan, sebab kerawanan justru muncul bila keliru dalam mengambil tindakan.

Bila Prof Sarlito mengingatkan bahaya modelling, yakni peniruan orang di daerah-daerah lain pada apa yang terlihat di televisi, Jaya Suprana dengan kelirumologi-nya menegaskan bahwa membahas kasus Jalan Ampera dengan mereka pagi itu pun sebenarnya keliru. Dengan terus menerus memberitakan dan membahal hal tersebut, orang mau tak mau akan berpikir pentingnya kasus tersebut (padahal tidak penting). Kedua narasumber itu sepakat bahwa tidak semua berita bisa dibeberkan.

Jaya Suprana mengutip kisah pengeboman Pearl Harbour di AS. Sebenarnya, pantai Barat AS terkena serangan juga melalui bom yang diterbangkan balon. Akan tetapi, seluruh pers AS sepakat bahwa ha itu tidak untuk diberitakan, agar tidak meruntuhkan moril bangsa dan Jepang yang menunggu dampak serangkan mereka gigit jari karena tidak ada satu berita pun tentang hancurnya sebagian pantai Barat AS.

Salah seorang teman berbagi kenangan lama, tentang betapa kita dulu begitu bangga pada bangsa dan menerima kekurangan yang ada sebagai bagian dari perkembangan. Lepas dari berbagai macam cerita korupnya penguasa, kita ini bangga menjadi bangsa yang besar ini. Sekarang, sebaliknya. Sekalipun Indonesia sudah menjadi warga dunia, demokrasi berkembang, dan berbagai aspek positif merasuk ke dalam sendi kehidupan berbangsa, rasanya hanya hal negatif saja yang kita lihat. Mahalnya harga-harga, kejahatan di mana-mana, kemiskinan yang tak kunjung ter-entaskan, persoalan hukum yang carut marut, persoalan sosial politik yang selalu dramatis … dan sebagainya.

Bukan hanya bangsa kita yang menyimak, negara jiran pun mengamati. Malaysia yang masih menerapkan demokrasi terpimpin sangat hati-hati menyikapi demokrasi terbuka kita, dan menilai bahwa demokrasi Indonesia sedang memakan bangsa ini sendiri. Di Malaysia tidak ada pemberitaan negatif tentang negara, sehingga rakyat Malaysia selalu bangga pada bangsanya, sekalipun orang bisa ditangkapi karena prasangka makar saja – tanpa pengadilan. Mereka tidak perduli televisi menjadi corong pemerintah, karena mereka merasakan kemakmuran.

Kalau seorang anak terus diteriaki bodoh, dia akan menganggap dirinya bodoh dan rendah diri. Kalau kita terus menerus dijejali informasi bahwa polisi kita tidak kompeten, tentara kita lemah, dan pemerintah ini tidak becus, bagaimana kita bisa bangga dengan bangsa ini? Yang ada hanya rasa minder saja. Padahal, bangsa lain selalu menghormati Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara.

Kita ini baru 65 tahun merdeka, sementara penduduk bangsa ini terbilang 5 besar di dunia. Akan tetapi, dalam tiap pemilihan umum pasca bergulirnya demokrasi selalu sukses. Tidak ada pertumpahan darah, sekalipun ketegangan terasa. Bandingkan dengan beberapa negara Afrika yang selalu kacau dengan pertumpahan darah tiap berganti penguasa, padahal penduduknya tidak sampai 10 juta. Transparansi tidak sempurna, tetapi sekarang ini pejabat yang korupsi harus ekstra hati-hati, sebab mantan pejabat yang menginap di penjara sudah bukan cerita baru. Kebebasan informasi dinikmati, bahkan kadang agak kebablasan hingga masuk ke privasi orang. Tapi itu semua menjadi warna bangsa ini.

Saya sangat sepakat dengan Prof Sarlito Wirawan Sarwono dan budayawan Jaya Suprana bahwa pers kita perlu lebih bertanggung jawab. Bila sekarang ini bad news is good news adalah perilaku pers, secara bertanggung jawab pers harus menjadi filter informasi tersebut. Ada berita yang perlu ditayangkan sekali, lalu sudah. Ada berita yang perlu disebarkan agar menjadi keprihatinan nasional (misalnya bencana alam). Ada berita yang memang perlu investigasi dan pembahasan dengan narasumber.

Latah, suka memberi stigma, dan pelupa, adalah beberapa ciri pers kita. Kalau ada berita heboh, semua saja pantas memberitakan hal serupa. Bukan sekedar memberitakan, tetapi juga memberi istilah: terjadi pembiaran oleh polisi, polisi keteteran, negara preman, dsb. Setelah masa heboh usai, topik tersebut seperti dilupakan begitu saja – sekalipun belum tuntas. Kasus Century, kasus Gayus, kasus Antasari, kasus Munir, seperti raib karena tidak lagi memiliki nilai berita. Tidak komersil lagi. Kasus hukumnya mungkin terus berjalan – kita tidak tahu karena tidak diberitakan – tetapi jauh dari hingar bingar pemberitaan.

Sebuah pisau bermata dua memang tajam. Akan tetapi, bila tidak bijak dalam menanganinya bukan hanya manfaat tetapi juga mudharat yang terjadi. Mungkin di satu sisi memberi manfaat, tetapi di sisi lain juga membawa kerugian.

Semoga pers kita juga tumbuh dewasa seiring waktu, sebagaimana demokrasi kita yang masih mencari bentuknya.

One Response to “Pers Kita: Pisau Bermata Dua”

  1. maju terus kawan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: