Prita, Sherina, dan UU ITE

prita2Kasus Prita yang dituntut oleh RS Omni International sudah banyak yang tahu. Karena emailnya, perempuan yang sebelumnya tidak dikenal luas masyarakat tersebut terancam pidana. Prita bukan selebritis, namun sekarang namanya melambung mengalahkan pesohor yang secara reguler menghiasi layar kaca. Lebih jauh lagi, kasus ini membuat rumah sakit yang menuntutnya harus berseberangan dengan Komas HAM bahkan DPR. Jaksa penuntut umum yang menambahkan pasal pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik harus menjawab pertanyaan komisi kedisplinan kejaksaan agung. Yang terakhir, undang-undang informasi dan traksaksi elektronik sendiri – yang sudah diundangkan sejak 2008 – disoroti karena dikhawatirkan menjadi beban baru bagi pengguna dunia maya.

Pengguna reguler dunia maya juga merasa keberatan dengan keberadaan undang-undang yang sekilas tampaknya akan merugikan mereka. Bagaimana tidak, bunyi salah satu pasal dalam undang-undang tersebut sedemikian menakutkan karena tidak ada ukuran yang baku tentang istilah “disengaja” dan “tanpa hak”, yang memungkinkan orang terseret pidana. Prita Mulyasari juga “dianggap” sengaja dan tanpa hak menyiarkan pengalamannya di rumah sakit – karenanya dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit.

Ketika persoalan ini mencuat, humas Depkominfo sudah bersuara dengan menegaskan bahwa pihak pengadilan seharusnya memastikan dulu ada atau tidaknya tindakan pencemaran nama baik, sebelum memasukkan kaidah pelanggaran ITE ke dalamnya. Tentu saja, himbauan dari Depkominfo ini belum memberikan kelegaan karena tidak mempunyai ikatan hukum apapun.

Bunyi pasal 27 Undang-Undang ITE yang menjadi kontroversi tsb adalah sbb:

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Yang menjadi sorotan khususnya adalah ayat 3.

Dalam pembahasan tentang undang-undang ini dalam acara E-Lifestyle Metro TV beberapa waktu lalu, pihak Depkominfo dengan tegas menyebutkan bahwa undang-undang ini positif dibuat untuk memberikan perlindungan bagi rakyat Indonesia dari berbagai kemungkinan serangan di dunia maya. Pakar hukum yang hadir di situ menjelaskan ada dua kata pokok yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kemungkinan penyebaran informasi yang bisa mencemarkan nama baik dan berakhir di persidangan, yaitu: kata “dengan sengaja” dan “ tanpa hak”.

Bila ada intensi untuk mencemarkan nama baik, berarti kaidah “dengan sengaja” sudah masuk. Intensi atau niatan ini tentu saja harus tegas, dan penyebaran informasi tersebut memang dimaksudkan untuk menimbulkan kesan buruk tentang sebuah pihak (orang, sekelompok orang, lembaga, dsb).

Bila ada orang ketiga yang mendengar sebuah perselisihan dan ia menyebarkan isi perselisihan tersebut kepada pihak lain, inilah yang disebut dengan “tanpa hak”. Penyebaran semacam itu perlu diklarifikasi atau disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih.

Dalam hal kasus Prita, tampaknya tidak ada niatannya untuk mencemarkan nama baik rumah sakit yang pernah merawatnya. Ia sedang dalam kondisi kesal saja ketika menulis e-mail pada temannya karena dua hal: ketidak puasan pada pelayanan rumah sakit, dan ia tidak bisa memperoleh rekam medis yang akan dipergunakannya untuk berobat ke dokter atau rumah sakit lain. Seandainya ia memperoleh rekam medis tersebut, rasanya kasus ini tidak akan menjadi panjang dan fatal seperti ini.

Dengan menggunakan pasal pidana mengenai pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi melalui internet, rumah sakit yang merawat Prita berusaha menjebloskan perempuan tersebut ke penjara. Sungguh sebuah upaya public relation yang absurd – alih-alih mencoba menjaring simpati masyarakat dengan berbuat baik, sang RS telah menumbuhkan ketakutan massa pada insititusi tersebut, yang berujung pada sikap antipati. Pihak yang sebenarnya bisa menjadi objek teraniaya (karena terfitnah) telah berubah menjadi subjek penganiaya (memegang kuasa).

Sekarang mari kita tilik kasus lain:

Belum lama berselang, media infotainment memberitakan tentang Sherina yang mabuk dan diperkosa oleh beberapasherinatemannya – termasuk Derby Romero. Konon berita tersebut bersumber dari e-mail Gita Gutawa, yang menyebutkan melihat hal tersebut. Jauh sebelum kasus ini mencuat, artis Dea Imut pernah diberitakan menjual keperawanannya senilai 8 milyar (penyebaran melalui foto di internet). Kedua-duanya omong kosong belaka, dan masih-masing pihak telah menyanggahnya.

Semua orang bisa menggunakan nama apapun di internet, dengan tujuan yang hanya diketahui orang yang membuat alamat email tersebut. Saya bisa saja membuat account dengan nama Gita Gutawa dan menyebarkan informasi apapun tentang artis lain, dengan tujuan yang tidak jelas. Dalam kasus ini, Sherina dan Derby Romero menjadi objek pencemaran nama baik. Karena Gita Gutawa secara resmi menyangkal bahwa ia pemilik alamat e-mail yang menghebohkan itu, tampak jelas bahwa namanya dicatut orang lain, yang juga pada akhirnya memberikan nama buruk pada talenta muda penuh bakat itu.

Hal seperti inilah yang mungkin menjadi alasan Depkominfo bertahan pada keyakinan bahwa UU ITE dibutuhkan dan memberikan payung hukum. Siapapun yang kedapatan menyebarkan kebohongan publik untuk mencemarkan nama baik, akhirnya bisa dipidanakan. Tanpa UU ITE, pihak aparat penegak hukum akan sangat kesulitan menemukan landasan yang solid untuk menyeret orang-orang tak bertanggung jawab di dunia ke pengadilan di dunia nyata.

Perlu diketahui, ketika sedang digodok di DPR pun bukan tidak sedikit praktisi IT yang keberatan dengan satu dua pasal dalam UU tersebut. Namun toh, pada akhirnya RUU tersebut disetujui oleh DPR untuk diundangkan secara resmi oleh pemerintah.

“Kalau memang undang-undang tersebut salah atau merugikan rakyat, pasti Mahkamah Konstitusi sudah membatalkannya,” kata humas Depkominfo.

Semoga undang-undang ini memang bisa berjalan di rel-nya dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: