Manohara, Ambalat, dan Prita

Kalau ditanya apa persamaan kasus Manohara dan Ambalat, kebanyakan orang spontan akan menjawab 2 poin penting: perebutan dan Malaysia. Akan tetapi kalau ditanya, apa persamaan Manohara dan Prita, atau Ambalat dan Prita, atau Manohara, Ambalat, dan Prita, orang akan berpikir keras.

kekuatan persepsi visual

kekuatan persepsi visual

Kalau ditanya, darimana kita tahu kasus Manohara, Ambalat, dan Prita? Saya yakin hampir semua orang akan menjawab: televisi.

Memasuki era 90-an, Indonesia menjadi bagian dari dunia dengan berkembangnya bisnis televisi swasta. Setelah bertahan dengan 4 televisi swasta (RCTI, SCTV, TPI, dan Indosiar) selama 10 tahunan, di awal abad XXI jumlah stasiun televisi meningkat pesat – bahkan hingga ke level televisi lokal. Informasi seperti hujan yang tak terhindarkan, dan banyak pihak sampai kelabakan mempertanyakan filter informasi tersebut. Yang bernama kemajuan atau perkembangan selalu memiliki dua mata, yang bisa tajam meretas keterbelakangan atau kalau tidak hati-hati justru akan melukai diri sendiri.

Sebagai media informasi, dan ternyata semakin banyak orang yang menjadikannya sumber informasi utama, televisi menempati pangsa terbesar dalam pembentukan opini massa. Apapun yang disajikan oleh televisi, sekalipun baru sebatas pendapat editor berita, seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Lebih seru lagi, infotainment (gossip show) kita sedemikian persuasif dengan pembaca teks yang mampu mengaduk-aduk emosi pemirsa.

Ketika masih bersama TVRI, teks hanya sekedar dibacakan dengan baik, menarik, tapi kaku. Dari tahun ke tahun setting studio tidak banyak berubah. Sekarang jaman telah berubah, hard news tidak lagi didominasi TVRI. Lebih jauh lagi, berita bukan lagi sebatas teks yang dibacakan. TV swasta justru berhasil mengembangkan kemasan acara berita yang menarik – dan ditunggu pemirsa. Televisi telah menjelma menjadi pembentuk opini publik yang paling canggih di Indonesia dewasa ini, sehingga sebuah berita bisa tersebar ke segenap pelosok daerah hanya dalam hitungan menit.

Sebelum sejumlah televisi swasta gencar memberitakan ibunda Manohara melakukan aksi demonstratif di layar kaca, hanya segelintir saja orang yang mengenal nama model cantik tersebut. Sekarang, mendadak semua pemirsa televisi mengenalnya dan berbagai stasiun televisi ingin mendengarkan kisahnya first hand. Dan, semakin sering perempuan muda ini menceritakan kisahnya, semakin besar pula simpati pemirsa padanya. Karena menyangkut bangsa lain – bahkan keluarga kerajaan negara tetangga – rasa nasionalisme kita terbangkitkan. Kesan sadis suami Manohara yang terus dihembuskan melalui televisi membuat objektivitas faka-fakta kasus ini kabur. Fakta bahwa Manohara masih di bawah umur ketika dinikahkan, fakta bahwa uang dan materi dilimpahkan untuk keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, fakta bahwa gadis belia tadi masuk dalam kultur yang jauh berbeda (bagaikan bumi – langit) tanpa menilik kesiapan mentalnya, dan sebagainya.

Dengan posisinya sebagai selebriti, seolah-olah Manohara seperti bintang yang sedang disakiti oleh “orang jahat” dari seberang sehingga negara harus ikut bertanggung jawab. Seorang perempuan belia, cantik jelita, lemah teraniaya di negeri orang, hingga mendatangkan rasa kasihan yang mendalam. Siapapun yang dianggap gagal membantunya layak dilengserkan dari posisinya! Termasuk Dubes Indonesia untuk Malaysia Dai Bachtiar. Sebuah asumsi yang – menurut saya – teramat absurd.

Dalam pandangan objektif saya, kasus Manohara tetaplah issue rumah tangga biasa, yang kebetulan berlatar belakang dua bangsa yang berbeda dan kebetulan melibatkan seorang selebriti dan seorang bangsawan. Kalau memang terjadi domestic violence seperti yang dituduhkan – dan itu harus dibuktikan dulu – memang perlu jadi urusan polisi dan pengadilan. Kasus seperti ini jamak terjadi di berbagai belahan bumi ini, bahkan sudah menjadi bagian berita pagi dan sore tiap harinya. Tapi media massa lah yang membuatnya terlihat penting dan besar. Manohara bukan satu-satunya selebriti yang menikah dengan orang asing, dan juga bukan satu-satunya yang bermasalah dalam perkawinan. Tanpa perantara kehebohan media massa, kasus ini tetap adalah kasus KDRT biasa.

Nama Ambalat tidak terkenal. Bagi yang pernah ingat sengketa beberapa tahun sebelumnya, mungkin nama ini masih ada di kepala. Beberapa minggu lalu mendadak nama Ambalat menyeruak. Ketika televisi memvisualisasikan animasi kapal perang kerajaan Malaysia menyisir perbatasan pulau karang Ambalat, rasa nasionalisme kita bangkit. Apalagi diberitakan, selama awal tahun ini sudah 10 kali kapal tersebut menerobos perbatasan. Apakah ini memang provokasi untuk dogfight?

Tanpa penjelasan dari televisi pula, kita tidak akan paham duduk permasalahan Ambalat ini. Kunci persoalannya adalah peta perbatasan laut yang dibuat Malaysia yang menyimpang dari hasil pembicaraan bilateral kedua negara. Dalam penetapan garis perbatasan yang dibuat bersama tahun 1969, blok Ambalat termasuk dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi dalam peta yang dibuat Malaysia secara sepihak, blok Ambalat masuk dalam wilayah Malaysia. Jadi, angkatan laut Indonesia dan Malaysia sebenarnya memegang peta dengan garis perbatasan yang mungkin berbeda (bila yang dipegang Indonesia adalah versi 1969 sementara Malaysia memegang versi 1970 atau yang lebih baru). Ketika angkatan laut Malaysia mendekat ke blok Ambalat, itu karena mereka merasa gugusan pulau karang itu adalah wilayah mereka, sementara bagi TNI AL kapal perang Malaysia itu sedang menerobos perbatasan wilayah.

SBY sudah memaklumkan bahwa perang adalah jalan terakhir. Beberapa anggota komisi I DPR RI akan berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan parlemen negara tersebut untuk membahas persoalan perbatasan yang kembali memanas belakangan ini. Memang issue nilai komersial blok ambalat sudah pasti menjadi alasan kuat bagi kedua negara untuk mencoba mempertahankan gugusan karang tak berpenghuni tersebut.

Setelah kalah dalam kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang diserobot oleh Malaysia, tentunya pemerintah Indonesia tidak mau kehilangan blok Ambalat yang berdampak pada dua hal: hilangnya wilayah yang diduga memiliki kandungan minyak dan mundurnya garis perbatasan wilayah RI sekian mil laut. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan kita kalah telak karena kedua pulau tak berpenghuni tersebut sudah disulap mejadi resort oleh pengusaha Malaysia dan memakmurkan penduduk pulau tersebut. Ambalat tidak berpenghuni, dan satu-satunya alasan masuk ke sana adalah nilai komersialnya. Jadi, Indonesia harus mempertahankan blok Ambalat dengan darah bila perlu!

Siapa yang mengenal Prita Mulyasari sebelum penahanannya diberitakan televisi? Tidak banyak – dan mungkin hanya teman-temannya sendiri. Sekarang, Prita yang telah menderita karena rumah sakit yang merawatnya harus menjadi pesakitan karena rumah sakit yang sama. Berita televisi yang sebenarnya netral telah mengusik perasaan perikemanusiaan kita, dan dengan cepat naluri kita memihak pada Prita sebagai pihak yang lemah dan teraniaya. Bagaimana mungkin sebuah e-mail kepada teman – yang kemudian tanpa dikehendakinya sendiri beredar luas – bisa menyeret orang ke meja pengadilan dengan dakwaan pencemaran nama baik?

Berbagai elemen masyarakat bergerak, bahkan tak kurang capres Megawati mengunjungi perempuan muda yang sedang teraniaya itu. Entah bagaimana, akhirnya pengadilan menyetujui penangguhan penahanannya, dan ia bisa kembali ke rumah dengan status tahanan kota.

Manohara, Ambalat, dan Prita punya sebuah kesamaan: terkenal karena berita di media massa khususnya televisi. Keajaiban layar kaca memberikan pemahaman pada kita tentang berbagai hal yang sebelumnya bahkan tidak pernah kita dengar. Bukan sekedar cerita tetapi juga visualisasi yang mungkin memberikan ikatan emosi pada berita yang disampaikan.

Kesamaan yang lain adalah keberpihakan perasaan pemirsa media massa pada subjek yang teraniaya dan di-dzolimi. Manohara yang mengalami kekerasan domestik, Indonesia sebagai pihak yang dilanggar, dan Prita yang terpojok oleh sistem hukum. Bagaimana duduk perkara yang sebenarnya, lantas menjadi kurang penting karena mungkin justru akan merusak suasana emosional yang terbangun.

Sampai kapan fokus masyarakat akan tertuju pada ketiga kasus ini, jawabannya tergantung pada sampai kapan televisi menganggap eksploitasi berita ini cukup. Mungkin hingga menjelang masa tenang pemilu pilpres masyarakat masih akan mendengar kelanjutan ketiga kasus ini, namun setelah itu entah. Mungkin setelah gegap gempita pemilu usai, kasus Antasari akan diangkat lagi atau ada kasus lain yang tak kalah menarik.

Tanpa sadar, pikiran dan emosi kita terikat pada subjektivitas opini televisi. Jarang ada orang yang dengan gigih menahan tarikan untuk pro pada konsep yang terlontar melalui televisi, sehingga massa opini tersebut terus membengkak. Penguasa media massa ini akan mudah membelokkan opini orang.

Pada akhirnya, memang kembali pada kita, bagaimana menyikapi berbagai issue yang turun seperti hujan melalui berbagai media di sekeliling kita. Kita HARUS arif.

One Response to “Manohara, Ambalat, dan Prita”

  1. BREAKING NEWS !!!
    JAKSA AGUNG MEMERINTAHKAN MEMERIKSA PARA JAKASA YANG MENUNTUT PRITA, YANG MENURUTNYA
    TIDAK PROFESIANAL.

    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:
    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: