Archive for June, 2009

Pilpres dan Pertentangan Kepentingan

Posted in Sharing with tags on June 26, 2009 by hzulkarnain

Beberapa hari belakangan ini, televisi ramai menyiarkan kerusuhan di kota Teheran pasca kemenangan Ahmadinejad dalam pemilihan Presiden Republik Islam Iran untuk periode berikutnya. Di layar kaca Metro TV dan beberapa televisi swasta nasional lainnya terlihat kumpulan orang yang bergerak dalam kelompok besar menyuarakan ketidak puasan terhadap hasil pemilihan umum yang memenangkan kandidat yang tidak mereka dukung. Sebagian yang lain mengklaim adanya kecurangan, dengan tujuan memenangkan sang incumbent Ahmadinejad. Lebih seru lagi, beberapa hari kemudian terdengar kabar terjadinya perusakan di makam Ayatollah Khomeini dan sebuah masjid di luar kota Teheran.

Kondisi ini seperti analogi sebuah minuman bersoda tertutup yang dikocok. Kita tahu ada elemen yang bisa menyebabkan letupan, yaitu air bersoda. Kocokan ringan menyebabkan limpahan buih. Kocokan yang keras bahkan mampu membuat tutup botol meletup.

Iran adalah air bersoda. Wilayah ini sejak dulu sangat rawan konflik, karena sejak awal bangsa ini selalu memiliki ekstrimitas. Kaum Islam dan kelompok majusi yang masih hidup di pelosok negeri. Kaum Syiah yang mendominasi pendudukan memiliki ajaran yang sulit diterima orang Sunni yang berada di sekitarnya. Kaum moderat atau modernis berseberangan dengan kaum konservatif.

Iran adalah negara dengan kandungan minyak yang – konon – terbesar kedua di dunia, dan yang jauh lebih menggiurkan Amerika adalah kandungan uranium di buminya yang cukup melimpah. Itulah sebabnya nuklir Iran selalu menjadi kontroversi.

Tahukah anda berapa sinagog – rumah ibadah kaum Yahudi – di Teheran saja? Sebuah liputan dari National Geographic dari jantung Teheran menyebutkan ada 25 sinagog di Teheran saja. Penduduk beragama Yahudi yang tinggal di Iran merupakan populasi Yahudi terbesar kedua di dunia setelah Israel, dan mereka telah tinggal di bumi Persia jauh sebelum Islam menyebar di sana – yakni sejak sekitar 3000 tahun silam. Apakah mereka berselisih dengan warga Islam yang mayoritas? Bahkan mereka bisa berniaga, membuka toko, dan berbaur dengan warga Iran kebanyaka tanpa hambatan sama sekali.

Ini hanya sedikit dari banyak contoh keunikan bangsa ini.

ahmadinejad

sang zuhud yang kharismatik

Mahmud Ahmadinejad adalah Presiden Iran yang disukai kaum mullah. Hal itu tidak dapat disangkal. Dia awalnya bukan politisi, namun sekarang menjelma menjadi sosok yang disegani di dunia Islam dan tidak disukai Barat – karena berani head-to-head dengan para pemimpin Barat. Termasuk Presiden Amerika kala itu, Bush. Yang lebih pelik bagi Barat adalah karena orang ini terkenal zuhud dan jauh dari kemewahan. Ia tidak meneruskan kebiasaan mewah para Presiden sebelumnya , dan menempatkan dirinya sama dengan rakyat Iran kebanyakan. Sangat sulit menemukan sasaran tembak yang menjatuhkan kredibilitas Ahmadinejad di mata rakyat Iran.

Ketika dia naik sebagai Presiden 4 – 5 tahun yang lalu, tidak ada yang menduga kemenangannya, bahkan dia bukan kandidat yang diperhitungkan sejak awal. Akan tetapi, tampaknya dia adalah orang yang memang digadang para mullah untuk memimpin level eksekutif Iran. Tidak ada gejolak seperti saat ini, entah karena para lawan politiknya masih shock atau intelijen asing belum tahu “si hijau di dunia politik” ini akan berbentuk seperti apa.

Dalam pilpres sekarang, lawan politiknya – termasuk intelijen asing – menemukan titik tembak yang bisa dipergunakan untuk merobohkan dominasi Ahmadinejad: persoalan ekonomi dalam negeri dan ke-Islaman yang konservatif yang tidak didukung orang muda perkotaan.

Begitu telaknya kemenangan Ahmadinejad yang punya basis massa proletar di wilayah non-kota (60% prosen lebih suara) membuat lawan-lawan politiknya langsung meradang dan menuding adanya kecurangan. Dikomandani kandidat dari kaum reformis yang digadang bisa memang Mir Hasan Mousavi (dalam pengejaan lain Musawwi), gelombang unjuk rasa menyergap ibukota Teheran, sebuah fenomena yang tidak biasa terjadi.

Yang lebih unik dan mengherankan adalah, sebuah issue dalam negeri – yang sebenarnya biasa terjadi di negara manapun – menjadi headline televisi berita besar macam CNN dan BBC. Bukan sekedar memberitakan, namun waktu ratusan jam diporsikan untuk berita-berita di seputar pilpres Iran ini seolah-olah hendak menunjukkan tangan besi pemerintah kepada pengunjuk rasa yang menentang hasil pemilu. Dengan bahasanya yang canggih, CNN menyebutkan bahwa video yang diterimanya berasal dari kontributor yang tidak bisa diverifikasi. Sekalipun jelas menyebutkan hal tersebut, tetap saja gambar yang ditayangkan telah membentuk opini internasional.

Kepentingan personal tampak sekali bermain dalam kasus ini. Kepentingan sang kandidat presiden, kepentingan orang-orang yang akan meraup keuntungan, kepentingan dengan tumbangnya sang incumbent, dan kepentingan sponsor unjuk rasa – yang ditengarai adalah pihak Barat. Bahkan pemerintah Iran tanpa ragu menunjuk Inggris adalah pihak Barat yang bermain di sini.

Iran adalah idaman bagi pengendali ekonomi, karena negeri ini terletak di tempat yang strategis dan kandungan minyaknya – konon – terbesar kedua di dunia. Bukan hanya itu, cadangan uranium Iran tentunya membuat negara super power berliur karena iri. Tidak mengherankan bila sejak sekian puluh tahun silam pihak Barat selalu berusaha menanamkan pengaruh di sana. Kecemerlangan bangsa ini beberapa kali tampak ke permukaan, dan yang terakhir adalah ketika Shah Iran berkuasa. Bangsa Persia tampak seperti negeri impian saat itu.

Semua mendadak berubah tatkala people power menggulingkan pemerintahan korup Shah Iran dan menggantikannya dengan republik Islam yang konservatif di bawah pemimpin spiritual yang sempat terbuang Imam Khomeini. Puluhan rakyat Amerika yang tidak sempat lolos menjadi sander di dalam Kedutaan Besar Amerika di Teheran. Dengan trik politik yang kotor, Ronald Reagan dan Bush mengkonversikan tawanan tersebut dengan pembiayaan perang Iran yang saat itu sedang perang dengan Irak. Reagan akhirnya terpilih menjadi presiden, namun pengaruh Amerika di Iran tercabut. Apakah Amerika Serikat dan sekutu Baratnya diam saja? Tidak! Mereka selalu berusaha menanamkan pengaruh lagi di sana.

Setelah sekian puluh tahun, kekuatan massa yang menyebut diri mereka modernis dan reformis mencoba mengembalikan jalur dialog ke Barat yang selama ini ditutup oleh Ahmadinejad, melalui pemilihan presiden. Logikanya, ekonomi Iran akan terbantu bila katup dialog dengan Barat dibuka, sehingga kondisi carut marut yang tidak disukai orang kota sekarang ini akan terselesaikan.

Rakyat telah memilih – dan dengan alasan apapun – mayoritas penduduk telah memilih sang incumbent yang low profile namun merakyat, dan disukai kaum mullah. Mahmud Ahmadinejad punya pekerjaan rumah besar di awal putaran kedua masa jabatannya, yaitu menenangkan unjuk rasa yang sudah mulai anarkis, dan membuktikan bahwa bangsa ini patut disegani di Timur Tengah dan menjadi duri dalam daging bagi Barat dalam upayanya melindungi kepentingan Israel di sana.

Kita harapkan, yang terbaik akan terjadi di tanah para mullah ini. Amin.

Advertisements

Prita, Sherina, dan UU ITE

Posted in Sharing with tags , on June 13, 2009 by hzulkarnain

prita2Kasus Prita yang dituntut oleh RS Omni International sudah banyak yang tahu. Karena emailnya, perempuan yang sebelumnya tidak dikenal luas masyarakat tersebut terancam pidana. Prita bukan selebritis, namun sekarang namanya melambung mengalahkan pesohor yang secara reguler menghiasi layar kaca. Lebih jauh lagi, kasus ini membuat rumah sakit yang menuntutnya harus berseberangan dengan Komas HAM bahkan DPR. Jaksa penuntut umum yang menambahkan pasal pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik harus menjawab pertanyaan komisi kedisplinan kejaksaan agung. Yang terakhir, undang-undang informasi dan traksaksi elektronik sendiri – yang sudah diundangkan sejak 2008 – disoroti karena dikhawatirkan menjadi beban baru bagi pengguna dunia maya.

Pengguna reguler dunia maya juga merasa keberatan dengan keberadaan undang-undang yang sekilas tampaknya akan merugikan mereka. Bagaimana tidak, bunyi salah satu pasal dalam undang-undang tersebut sedemikian menakutkan karena tidak ada ukuran yang baku tentang istilah “disengaja” dan “tanpa hak”, yang memungkinkan orang terseret pidana. Prita Mulyasari juga “dianggap” sengaja dan tanpa hak menyiarkan pengalamannya di rumah sakit – karenanya dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit.

Ketika persoalan ini mencuat, humas Depkominfo sudah bersuara dengan menegaskan bahwa pihak pengadilan seharusnya memastikan dulu ada atau tidaknya tindakan pencemaran nama baik, sebelum memasukkan kaidah pelanggaran ITE ke dalamnya. Tentu saja, himbauan dari Depkominfo ini belum memberikan kelegaan karena tidak mempunyai ikatan hukum apapun.

Bunyi pasal 27 Undang-Undang ITE yang menjadi kontroversi tsb adalah sbb:

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Yang menjadi sorotan khususnya adalah ayat 3.

Dalam pembahasan tentang undang-undang ini dalam acara E-Lifestyle Metro TV beberapa waktu lalu, pihak Depkominfo dengan tegas menyebutkan bahwa undang-undang ini positif dibuat untuk memberikan perlindungan bagi rakyat Indonesia dari berbagai kemungkinan serangan di dunia maya. Pakar hukum yang hadir di situ menjelaskan ada dua kata pokok yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kemungkinan penyebaran informasi yang bisa mencemarkan nama baik dan berakhir di persidangan, yaitu: kata “dengan sengaja” dan “ tanpa hak”.

Bila ada intensi untuk mencemarkan nama baik, berarti kaidah “dengan sengaja” sudah masuk. Intensi atau niatan ini tentu saja harus tegas, dan penyebaran informasi tersebut memang dimaksudkan untuk menimbulkan kesan buruk tentang sebuah pihak (orang, sekelompok orang, lembaga, dsb).

Bila ada orang ketiga yang mendengar sebuah perselisihan dan ia menyebarkan isi perselisihan tersebut kepada pihak lain, inilah yang disebut dengan “tanpa hak”. Penyebaran semacam itu perlu diklarifikasi atau disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih.

Dalam hal kasus Prita, tampaknya tidak ada niatannya untuk mencemarkan nama baik rumah sakit yang pernah merawatnya. Ia sedang dalam kondisi kesal saja ketika menulis e-mail pada temannya karena dua hal: ketidak puasan pada pelayanan rumah sakit, dan ia tidak bisa memperoleh rekam medis yang akan dipergunakannya untuk berobat ke dokter atau rumah sakit lain. Seandainya ia memperoleh rekam medis tersebut, rasanya kasus ini tidak akan menjadi panjang dan fatal seperti ini.

Dengan menggunakan pasal pidana mengenai pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi melalui internet, rumah sakit yang merawat Prita berusaha menjebloskan perempuan tersebut ke penjara. Sungguh sebuah upaya public relation yang absurd – alih-alih mencoba menjaring simpati masyarakat dengan berbuat baik, sang RS telah menumbuhkan ketakutan massa pada insititusi tersebut, yang berujung pada sikap antipati. Pihak yang sebenarnya bisa menjadi objek teraniaya (karena terfitnah) telah berubah menjadi subjek penganiaya (memegang kuasa).

Sekarang mari kita tilik kasus lain:

Belum lama berselang, media infotainment memberitakan tentang Sherina yang mabuk dan diperkosa oleh beberapasherinatemannya – termasuk Derby Romero. Konon berita tersebut bersumber dari e-mail Gita Gutawa, yang menyebutkan melihat hal tersebut. Jauh sebelum kasus ini mencuat, artis Dea Imut pernah diberitakan menjual keperawanannya senilai 8 milyar (penyebaran melalui foto di internet). Kedua-duanya omong kosong belaka, dan masih-masing pihak telah menyanggahnya.

Semua orang bisa menggunakan nama apapun di internet, dengan tujuan yang hanya diketahui orang yang membuat alamat email tersebut. Saya bisa saja membuat account dengan nama Gita Gutawa dan menyebarkan informasi apapun tentang artis lain, dengan tujuan yang tidak jelas. Dalam kasus ini, Sherina dan Derby Romero menjadi objek pencemaran nama baik. Karena Gita Gutawa secara resmi menyangkal bahwa ia pemilik alamat e-mail yang menghebohkan itu, tampak jelas bahwa namanya dicatut orang lain, yang juga pada akhirnya memberikan nama buruk pada talenta muda penuh bakat itu.

Hal seperti inilah yang mungkin menjadi alasan Depkominfo bertahan pada keyakinan bahwa UU ITE dibutuhkan dan memberikan payung hukum. Siapapun yang kedapatan menyebarkan kebohongan publik untuk mencemarkan nama baik, akhirnya bisa dipidanakan. Tanpa UU ITE, pihak aparat penegak hukum akan sangat kesulitan menemukan landasan yang solid untuk menyeret orang-orang tak bertanggung jawab di dunia ke pengadilan di dunia nyata.

Perlu diketahui, ketika sedang digodok di DPR pun bukan tidak sedikit praktisi IT yang keberatan dengan satu dua pasal dalam UU tersebut. Namun toh, pada akhirnya RUU tersebut disetujui oleh DPR untuk diundangkan secara resmi oleh pemerintah.

“Kalau memang undang-undang tersebut salah atau merugikan rakyat, pasti Mahkamah Konstitusi sudah membatalkannya,” kata humas Depkominfo.

Semoga undang-undang ini memang bisa berjalan di rel-nya dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang.

Manohara, Ambalat, dan Prita

Posted in Kontemplasi, Psikologi with tags on June 4, 2009 by hzulkarnain

Kalau ditanya apa persamaan kasus Manohara dan Ambalat, kebanyakan orang spontan akan menjawab 2 poin penting: perebutan dan Malaysia. Akan tetapi kalau ditanya, apa persamaan Manohara dan Prita, atau Ambalat dan Prita, atau Manohara, Ambalat, dan Prita, orang akan berpikir keras.

kekuatan persepsi visual

kekuatan persepsi visual

Kalau ditanya, darimana kita tahu kasus Manohara, Ambalat, dan Prita? Saya yakin hampir semua orang akan menjawab: televisi.

Memasuki era 90-an, Indonesia menjadi bagian dari dunia dengan berkembangnya bisnis televisi swasta. Setelah bertahan dengan 4 televisi swasta (RCTI, SCTV, TPI, dan Indosiar) selama 10 tahunan, di awal abad XXI jumlah stasiun televisi meningkat pesat – bahkan hingga ke level televisi lokal. Informasi seperti hujan yang tak terhindarkan, dan banyak pihak sampai kelabakan mempertanyakan filter informasi tersebut. Yang bernama kemajuan atau perkembangan selalu memiliki dua mata, yang bisa tajam meretas keterbelakangan atau kalau tidak hati-hati justru akan melukai diri sendiri.

Sebagai media informasi, dan ternyata semakin banyak orang yang menjadikannya sumber informasi utama, televisi menempati pangsa terbesar dalam pembentukan opini massa. Apapun yang disajikan oleh televisi, sekalipun baru sebatas pendapat editor berita, seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Lebih seru lagi, infotainment (gossip show) kita sedemikian persuasif dengan pembaca teks yang mampu mengaduk-aduk emosi pemirsa.

Ketika masih bersama TVRI, teks hanya sekedar dibacakan dengan baik, menarik, tapi kaku. Dari tahun ke tahun setting studio tidak banyak berubah. Sekarang jaman telah berubah, hard news tidak lagi didominasi TVRI. Lebih jauh lagi, berita bukan lagi sebatas teks yang dibacakan. TV swasta justru berhasil mengembangkan kemasan acara berita yang menarik – dan ditunggu pemirsa. Televisi telah menjelma menjadi pembentuk opini publik yang paling canggih di Indonesia dewasa ini, sehingga sebuah berita bisa tersebar ke segenap pelosok daerah hanya dalam hitungan menit.

Sebelum sejumlah televisi swasta gencar memberitakan ibunda Manohara melakukan aksi demonstratif di layar kaca, hanya segelintir saja orang yang mengenal nama model cantik tersebut. Sekarang, mendadak semua pemirsa televisi mengenalnya dan berbagai stasiun televisi ingin mendengarkan kisahnya first hand. Dan, semakin sering perempuan muda ini menceritakan kisahnya, semakin besar pula simpati pemirsa padanya. Karena menyangkut bangsa lain – bahkan keluarga kerajaan negara tetangga – rasa nasionalisme kita terbangkitkan. Kesan sadis suami Manohara yang terus dihembuskan melalui televisi membuat objektivitas faka-fakta kasus ini kabur. Fakta bahwa Manohara masih di bawah umur ketika dinikahkan, fakta bahwa uang dan materi dilimpahkan untuk keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, fakta bahwa gadis belia tadi masuk dalam kultur yang jauh berbeda (bagaikan bumi – langit) tanpa menilik kesiapan mentalnya, dan sebagainya.

Dengan posisinya sebagai selebriti, seolah-olah Manohara seperti bintang yang sedang disakiti oleh “orang jahat” dari seberang sehingga negara harus ikut bertanggung jawab. Seorang perempuan belia, cantik jelita, lemah teraniaya di negeri orang, hingga mendatangkan rasa kasihan yang mendalam. Siapapun yang dianggap gagal membantunya layak dilengserkan dari posisinya! Termasuk Dubes Indonesia untuk Malaysia Dai Bachtiar. Sebuah asumsi yang – menurut saya – teramat absurd.

Dalam pandangan objektif saya, kasus Manohara tetaplah issue rumah tangga biasa, yang kebetulan berlatar belakang dua bangsa yang berbeda dan kebetulan melibatkan seorang selebriti dan seorang bangsawan. Kalau memang terjadi domestic violence seperti yang dituduhkan – dan itu harus dibuktikan dulu – memang perlu jadi urusan polisi dan pengadilan. Kasus seperti ini jamak terjadi di berbagai belahan bumi ini, bahkan sudah menjadi bagian berita pagi dan sore tiap harinya. Tapi media massa lah yang membuatnya terlihat penting dan besar. Manohara bukan satu-satunya selebriti yang menikah dengan orang asing, dan juga bukan satu-satunya yang bermasalah dalam perkawinan. Tanpa perantara kehebohan media massa, kasus ini tetap adalah kasus KDRT biasa.

Nama Ambalat tidak terkenal. Bagi yang pernah ingat sengketa beberapa tahun sebelumnya, mungkin nama ini masih ada di kepala. Beberapa minggu lalu mendadak nama Ambalat menyeruak. Ketika televisi memvisualisasikan animasi kapal perang kerajaan Malaysia menyisir perbatasan pulau karang Ambalat, rasa nasionalisme kita bangkit. Apalagi diberitakan, selama awal tahun ini sudah 10 kali kapal tersebut menerobos perbatasan. Apakah ini memang provokasi untuk dogfight?

Tanpa penjelasan dari televisi pula, kita tidak akan paham duduk permasalahan Ambalat ini. Kunci persoalannya adalah peta perbatasan laut yang dibuat Malaysia yang menyimpang dari hasil pembicaraan bilateral kedua negara. Dalam penetapan garis perbatasan yang dibuat bersama tahun 1969, blok Ambalat termasuk dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi dalam peta yang dibuat Malaysia secara sepihak, blok Ambalat masuk dalam wilayah Malaysia. Jadi, angkatan laut Indonesia dan Malaysia sebenarnya memegang peta dengan garis perbatasan yang mungkin berbeda (bila yang dipegang Indonesia adalah versi 1969 sementara Malaysia memegang versi 1970 atau yang lebih baru). Ketika angkatan laut Malaysia mendekat ke blok Ambalat, itu karena mereka merasa gugusan pulau karang itu adalah wilayah mereka, sementara bagi TNI AL kapal perang Malaysia itu sedang menerobos perbatasan wilayah.

SBY sudah memaklumkan bahwa perang adalah jalan terakhir. Beberapa anggota komisi I DPR RI akan berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan parlemen negara tersebut untuk membahas persoalan perbatasan yang kembali memanas belakangan ini. Memang issue nilai komersial blok ambalat sudah pasti menjadi alasan kuat bagi kedua negara untuk mencoba mempertahankan gugusan karang tak berpenghuni tersebut.

Setelah kalah dalam kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang diserobot oleh Malaysia, tentunya pemerintah Indonesia tidak mau kehilangan blok Ambalat yang berdampak pada dua hal: hilangnya wilayah yang diduga memiliki kandungan minyak dan mundurnya garis perbatasan wilayah RI sekian mil laut. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan kita kalah telak karena kedua pulau tak berpenghuni tersebut sudah disulap mejadi resort oleh pengusaha Malaysia dan memakmurkan penduduk pulau tersebut. Ambalat tidak berpenghuni, dan satu-satunya alasan masuk ke sana adalah nilai komersialnya. Jadi, Indonesia harus mempertahankan blok Ambalat dengan darah bila perlu!

Siapa yang mengenal Prita Mulyasari sebelum penahanannya diberitakan televisi? Tidak banyak – dan mungkin hanya teman-temannya sendiri. Sekarang, Prita yang telah menderita karena rumah sakit yang merawatnya harus menjadi pesakitan karena rumah sakit yang sama. Berita televisi yang sebenarnya netral telah mengusik perasaan perikemanusiaan kita, dan dengan cepat naluri kita memihak pada Prita sebagai pihak yang lemah dan teraniaya. Bagaimana mungkin sebuah e-mail kepada teman – yang kemudian tanpa dikehendakinya sendiri beredar luas – bisa menyeret orang ke meja pengadilan dengan dakwaan pencemaran nama baik?

Berbagai elemen masyarakat bergerak, bahkan tak kurang capres Megawati mengunjungi perempuan muda yang sedang teraniaya itu. Entah bagaimana, akhirnya pengadilan menyetujui penangguhan penahanannya, dan ia bisa kembali ke rumah dengan status tahanan kota.

Manohara, Ambalat, dan Prita punya sebuah kesamaan: terkenal karena berita di media massa khususnya televisi. Keajaiban layar kaca memberikan pemahaman pada kita tentang berbagai hal yang sebelumnya bahkan tidak pernah kita dengar. Bukan sekedar cerita tetapi juga visualisasi yang mungkin memberikan ikatan emosi pada berita yang disampaikan.

Kesamaan yang lain adalah keberpihakan perasaan pemirsa media massa pada subjek yang teraniaya dan di-dzolimi. Manohara yang mengalami kekerasan domestik, Indonesia sebagai pihak yang dilanggar, dan Prita yang terpojok oleh sistem hukum. Bagaimana duduk perkara yang sebenarnya, lantas menjadi kurang penting karena mungkin justru akan merusak suasana emosional yang terbangun.

Sampai kapan fokus masyarakat akan tertuju pada ketiga kasus ini, jawabannya tergantung pada sampai kapan televisi menganggap eksploitasi berita ini cukup. Mungkin hingga menjelang masa tenang pemilu pilpres masyarakat masih akan mendengar kelanjutan ketiga kasus ini, namun setelah itu entah. Mungkin setelah gegap gempita pemilu usai, kasus Antasari akan diangkat lagi atau ada kasus lain yang tak kalah menarik.

Tanpa sadar, pikiran dan emosi kita terikat pada subjektivitas opini televisi. Jarang ada orang yang dengan gigih menahan tarikan untuk pro pada konsep yang terlontar melalui televisi, sehingga massa opini tersebut terus membengkak. Penguasa media massa ini akan mudah membelokkan opini orang.

Pada akhirnya, memang kembali pada kita, bagaimana menyikapi berbagai issue yang turun seperti hujan melalui berbagai media di sekeliling kita. Kita HARUS arif.