CAPRESKU CAPRESMU CAPRES KITA

Hari sabtu 16 Mei 2009, resmi sudah 3 pasang Capres-Cawapres yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden Juli 2009 mendatang sudah mendaftarkan diri ke KPU. Semuanya hadir ke kantor KPU dengan modifikasi gaya yang disesuaikan dengan konsep masing-masing. Televisi melaporkan kejadian tersebut, bahkan ada yang secara langsung.

Pasangan Capres-Cawapres yang paling dini membentuk koalisi adalah Jusuf Kalla dan Wiranto, selaku ketua umum Golkar dan Hanura. Kecepatan JK dalam membuat keputusan koalisi itu seolah-olah menggambarkan motto-nya: Lebih Cepat Lebih Baik. Kalau ditilik sedikit ke belakang, sebenarnya Wiranto sebelumnya adalah kader Golkar yang di-Capres-kan dari Partai Golkar, namun keluar dan membentuk partai baru setelah kalah dalam pilpres 5 tahun yang lalu. Jadi, sebenarnya JK – Wiranto adalah dua orang dari Partai Golkar.

 

Jusuf Kalla yang juga pengusaha besar mungkin bukan politisi yang fasih berbicara, namun kemampuannya dalam perekonomian tidak diragukan. Orang boleh mengatakan bahwa senior dari Sulawesi Selatan ini tidak memiliki khasisma yang kuat, akan tetapi resource-nya telah terbukti berhasil melengserkan Akbar Tanjung dari kursi kepemimpinan Golkar. Dia adalah penantang yang tidak bisa dianggap remeh.

Pasangannya adalah seorang Jenderal bintang empat yang mahir dalam bicara, selalu mencoba bermain cantik, tetapi sayangnya besar di jaman orde baru. Kalimat dan kata-katanya enak didengar, terkadang filosofis, tetapi entah mengapa tidak banyak orang yang percaya. Mungkin, mendampingi Jusuf Kalla adalah keputusannya yang terbaik, karena elektabilitasnya yang belum jelas.

Nilai jual yang berusaha didongkrak oleh pasangan ini adalah jargon “pasangan  Nusantara”, dengan anggapan bahwa kombinasi Jawa-Luar Jawa adalah kombinasi yang terbaik. Salah satunya harus politisi, yang lain harus militer. Jadi, team sukses pasangan ini yakin sekali sentimen kesukuan akan mendongkrak suara JK – Wiranto dalam Pemilu mendatang. Sebuah asumsi yang sangat perlu dikaji dan diuji.

 

Kontroversi pembentukan pasangan SBY – Boediono berangkat dari pemikiran umum bahwa pasangan Capres- Cawapres haruslah pasangan politisi dari partai politik. Dengan dukungan utama dari partai-partai berbasis agama di parlemen mendatang, SBY harus menetapkan calon wakil presiden secara adil karena bila salah langkah koalisi yang diharapkan jalan akan berantakan begitu saja. Hal ini disebabkan masing-masing peserta koalisi menyiapkan seorang calon untuk mendampingi SBY.

Kinerja SBY dalam memimpin Indonesia selama hampir 5 tahun terakhir (bersama Jusuf Kalla), dan suara yang didulang Partai Demokrat yang sangat signifikan bagaimanapun merupakan magnet yang kuat bagi partai-partai lain untuk merapat. Selain itu, Demokrat tetap merupakan partai yang moderat, cenderung konservatif, namun terkesan modern. Partai ini boleh lahir pasca orde baru, namun tidak berarti tidak berpengalaman karena beberapa tokoh dari partai lain ternyata sudah menyeberang untuk memperkuat barisan kepengurusan partai ini.

Ketika nama Boediono didesas-desuskan menjadi kandidat yang diinginkan SBY, ada rumor yang mengaitkannya dengan PDI-Perjuangan sebab nama ini muncul hampir bersamaan dengan bertemunya Hatta Rajasa dengan Megawati SP. Koalisi menggeliat, khususnya dari PKS dan PAN yang merasa punya pengaruh dalam koalisi tersebut. Terjadi tarik-ulur politik, karena menganggap SBY kurang jelas mengkomunikasikan kemauannya. Pada akhirnya, ketika benar-benar nama itu yang digandeng SBY untuk kursi Cawapres 5 tahun mendatang, koalisi tetap bertahan. Bahkan ketika hari deklarasi, bukan hanya 4 parpol bernuansa Islam di parlemen yang bergabung dalam koalisi, tetapi juga lebih dari 20 parpol kecil lain yang tidak mampu melampaui parliament threshold 2.5%. Sungguh sebuah koalisi yang luar biasa.

Pasangan SBY-Boediono tetap mengusung moto “Lanjutkan!” untuk menekankan prestasi yang telah diraih dan semangat melanjutkan segala yang sudah dicapai selama ini. Nama Boediono yang selama ini dianggap pro-neoliberalisme mungkin akan menjadi sasaran bidik para kompetitor pasangan yang lain. Benteng Boediono yang teknokrat ekonomi memang hanya SBY dan barisan Demokrat, sehingga team sukses Demokrat harus bekerja kerja bila menghendaki Boediono menjadi aset bukan beban SBY dalam pilpres nanti.

 

Megawati Soekarno Poetri sudah dipastikan menjadi calon presiden dari partai kuat PDI Perjuangan sejak awal, karena selama ini hanya dialah yang memiliki daya rekat bagi partai yang mengusung nasionalisme ini. Sejauh ini, tidak ada orang yang berani mencalonkan diri atau merasa cukup pantas menantang kursi kepemimpinan Megawati di dalam partai. Untuk bisa mendorong Mega, PDIP harus mencapai angka 20% kursi parlemen, dan koalisi yang paling logis ternyata adalah Partai Gerindra. Akan tetapi, Gerindra sendiri mencoba bermanuver karena ternyata hanya bisa menjadi calon wakil presiden saja, sebab suara parlemen partai ini hanya sekitar 5 prosen saja.

Setelah Golkar dan Hanura mantap, disusul Demokrat dan gerombolannya yang bersepakat, pada menit-menit terakhir tanggal 15 Mei 2009, PDIP dan Gerindra sepakat membentuk koalisi Capres-Cawapres. Mau tak mau Prabowo harus menurunkan egonya dan menerima tawaran menjadi Cawapres saja. Berat tapi memang itulah kenyataan yang harus dijalani. Prabowo berkilah, Gerindra bersedia berkoalisi dengan PDIP karena visi kerakyatan partai tersebut. Sementara Megawati menghendaki Prabowo memimpin team yang akan meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Duet ini cukup melegakan bagi sebagian orang, karena mengharapkan elektabilitas Megawati akan naik dengan masuknya Prabowo ke dalam koalisi. Figur militer Prabowo dan kucuran dana tak terbatas dari keluarga Prabowo mungkin menjadi aset penting bagi PDIP. Sebaliknya, sebagian fans Prabowo merasakan dilema yang tidak mudah diselesaikan. Kalau Prabowo jadi Capres, sekalipun berduet dengan Megawati, mungkin dilema mereka tidak dalam. Akan tetapi, kali ini Prabowo hanya sebagai Cawapres dari Capres yang tidak mereka sukai.

 

Ketiga pasangan merupakan kompetitor yang serius. Kharisma figur calon presiden dan visi kepemimpinan mereka berperan sangat penting untuk mendongkrak image positif mereka di benak rakyat.

Pasangan JK-Wiranto jelas bertumpu pada suara Golkar yang menyebar hingga ke berbagai daerah terpencil dan elektabilitas Jusuf Kalla di wilayah Indonesia Timur. Rasanya, konsep BLT yang disebut-sebut sebagai gagasan JK akan masih dimunculkan di kalangan rakyat kecil. Peran Wiranto mungkin tidak sebesar JK dalam koalisi ini, apalagi 5 tahun yang lalu sudah terbukti namanya tidak memiliki nikai jual yang baik, namun perolehan angka 4%-an di parlemen mungkin bisa memberikan kontribusi.

Pasangan SBY-Boediono jelas hanya bertumpu pada sosok sang Capres, karena Boediono sama sekali tidak banyak dikenal dan tanpa elektabilitas. Suara Demokrat yang sedemikian besar sudah pasti adalah aset yang penting untuk kursi RI-1 ini. Dalam peta koalisi, suara PKS tampaknya akan bulat masuk ke SBY – mengingat selama ini warga PKS patuh pada pimpinan partai. Suara PAN dan PPP sudah mengindikasikan ketidak bulatan, karena beberapa kader partai justru mendukung pasangan JK-Wiranto. PKB mungkin hampir bulat ke SBY, sekalipun dukungan mutlak Muhaimin Iskandar justru dipertanyakan dewan penasihat partai sendiri. Mungkin akan cukup menarik mencermati dukungan dari belasan partai gurem lainnya, dan seberapa signifikan suara yang bisa didulang dari koalisi dengan mereka. Sementara itu, yang juga tak kalah menarik adalah suara pegawai negeri, pensiunan, dan rakyat penerima BLT.

Bagaimana kans Megawati-Prabowo? PDI Perjuangan jelas memiliki suara fanatik, entah karena jargon demokrasinya atau karena trah Bung Karno. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat suara ini akan bermain di wilayah-wilayah yang secara konservatif merupakan kantong suara PDI Perjuangan. Suara Prabowo jelas bermain di sementara kaum muda yang menghendaki perubahan, dan jargon ekonomi kerakyatan yang diusungnya selalu enak untuk didengar.

Dari hitungan matematis, suara yang bisa dan mungkin didulang pasangan SBY-Boediono akan sangat besar. Dalam parlemen sendiri, total Demokrat (20%), PKS (8%), PAN (6%), PPP (5%) dan PKB (5%) akan mencapai sekitar 44 – 45 prosen kursi parlemen. Golkar – Hanura berada di kisaran 23%, sementara PDIP – Gerindra akan berkekuatan 22%-an. Namun demikian, sebuah rumor menyebutkan, bila SBY-Boediono tidak bisa menang dalam sekali putaran, posisinya akan cukup gawat, karena siapapun yang tidak masuk dalam putaran kedua akan memasukkan suara kepada pasangan non SBY-Boediono.

Bila pasangan SBY-Boediono ternyata tidak berhasil menjadi presiden-wapres, sungguh menarik melihat dinamika di Senayan, karena koalisi pendukung SBY justru mayoritas di sana.

Mari kita tunggu perkembangannya dalam waktu sebulan ke depan hingga hari H.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: