May Day

Catatan tentang Perburuhan Indonesia- 1 Mei 2009

Sebelum orde baru, dalam pengaruh politik komunisme yang kuat, buruh dan tani adalah posisi rakyat kebanyakan yang mempunyai kekuatan bila dipersatukan. Indonesia pernah dipengaruhi komunisme ala Uni Soviet (tahun 50-an) dan RRT (tahun 60-an). Mungkin karena kondisi di Tiongkok saat itu lebih mendekati kultur demografi Indonesia, komunisme ala RRT lebih diterima. Tiongkok bukan cuma punya buruh pabrik, tetapi juga petani yang jumlahnya ratusan juta orang. Menjelang keruntuhan komunisme di Indonesia, bahkan sudah muncul gagasan unutk mempersenjatai Angkatan ke-5, Buruh dan Tani. Pada masa itu, kaum komunis benar-benar ingin mengendalikan militer, dan menyingkirkan kaum agama dan nasionalis.

Pada era orde baru, yang menggantikan orde sebelumnya yang dekat dengan komunisme, buruh lebih dikendalikan, tidak boleh lagi menyebut diri dengan “buruh” tetapi “pekerja”, dan diwadahi dalam sebuah wadah tunggal yang bernama SPSI. Kontrol militer cukup ketat pada pergerakan buruh ini, apalagi ada undang-undang tentang subversi yang tidak mensyaratkan pemeriksaan normal seperti halnya tindakan kriminal lainnya, sehingga dalam menyuarakan ketidak puasan buruh tidak berani berbuat lebih besar daripada sekedar memberikan usulan kepada Manajemen.

Dinamika perburuhan seperti sebuah panggung Srimulat yang besar, penuh lelucon, improvisasi, kebebasan memainkan properti panggung, namun batas-batas permainan sudah diketahui benar oleh sang sutradara. Presiden bisa tidur nyenyak tanpa perlu memikirkan unjuk rasa buruh. Bila terjadi sedikit kondisi di luar plot yang tersedia, ada pelakon yang terlalu antusias berimprovisasi, sedikit treatment diberikan. Yang bisa bermain cantik dan punya jaringan, mungkin bisa selamat dan punya usaha sendiri dengan fasilitas pemerintah. Sebaliknya, yang tidak mampu berpikir panjang, sulit berimprovisasi dengan cantik, apalagi tidak punya jaringan, bisa saja hilang dari muka bumi begitu saja.

Kaum tani punya masa bulan madu tersendiri selama orde baru, karena sang Presiden yang dikenal sebagai petani ketika masih muda, memberikan perhatian yang besar. Bukan sekedar jargon, Presiden Indonesia kala itu memang menguasai situasi peranian nyata di tanah air. Pembinaan pertanian luar biasa bagus, dan TVRI sebagai badan milik pemerintah sangat membantu suksesnya pertanian di berbagai daerah. Karena itulah, kaum tani di Indonesia tidak merasa perlu melakukan unjuk rasa pada pemerintah.

 

Semangat!

Semangat!

Peristilahan buruh muncul lagi setelah orde baru tumbang, tatkala euforia kebebasan mengemuka. Gerakan-gerakan yang mengatas namakan buruh turut muncul, hingga yang berbentuk partai politik. Mungkin hal tersebut bisa sedikit dimaklumi, karena pada tahun 2000 muncul sebuah Keputusan Menteri yang pro-buruh dan memperoleh tentangan keras dari pihak pengusaha. Pengusaha menuding, Kepmen 150/2000 tersebut membuat investor asing enggan masuk ke Indonesia. Poin paling pentingnya adalah adanya keharusan bagi pengusaha untuk menghitung uang jasa bagi mereka yang mengundurkan diri baik-baik. Setelah 3 tahun bertarung, Megawati yang saat itu menjabat sebagai presiden menanda tangani UU ketenagakerjaan yang lebih balance, tetapi ditentang oleh buruh. Selain karena tidak lebih baik daripada kepmen yang digusur, juga disebabkan dilegalkannya praktik outsourcing (alih daya) di perusahaan.

 

Sejak bergulirnya reformasi, tanggal 1 Mei yang diperingati sebagai hari buruh sedunia atau May Day selalu diperingati oleh sementara aktivis perburuhan. Setiap kali peringatan May Day digelar, agenda tentangan terhadap outsourcing dan tenaga kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) selalu disuarakan, karena praktik ini dianggap sebagai biang keladi pemiskinan buruh di Indonesia.

Entah karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, para aktivis perburuhan tersebut seolah-olah ingin memutar roda jaman kembali ke romantisme masa lalu, ketika raksasa konglomerasi besar berkuasa. Pertamina, PLN, Astra, dan berbagai nama besar lokal pernah berkibar di muka bumi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang mengagumkan. Waktu bergerak, jaman berubah, dan kondisi pasca orde baru yang datang seiring dengan globalisasi mau tidak mau memaksa Indonesia berada di persimpangan jalan. Tekanan internal dan eksternal menyebabkan pemimpin bangsa menetapkan masuknya Indonesia ke ajang pasar bebas.

Wacana pertama dalam era pasar bebas ini adalah outsourcing. Agar efisien dan lebih lincah dalam menarik laba, perusahaan harus ramping sekaligus ahli dalam core business-nya. Urusan lain yang tidak langsung terkait diserahkan pada perusahaan lain yang ahli di bidang tersebut: kebersihan kantor, ekspedisi surat, sekuriti, customer service, transportasi, dsb. Sebuah perusahaan industri petrokimia, mungkin hanya perlu fokus pada pembuatan bahan kimia, sementara urusan yang tidak langsung terkait dengan produksi, engineering, dan perawatan di serahkan pada perusahaan pengelola sekuriti, armada transportasi, kebersihan, dsb. Memang benar bahwa, tenaga yang diserap langsung oleh perusahaan petrokimia tersebut lebih sedikit, karena hanya mereka yang punya keahlian khusus yang dibutuhkan industri tersebut. Di sisi lain, munculnya berbagai perusahaan kecil yang menerima porsi kerja di luar bisnis utama membuka peluang kerja yang lebih luas pada lebih banyak buruh dengan ketrampilan minimum – yang pada kenyataannya adalah mayoritas di Indonesia ini.

Secara umum, outsourcing yang dikenal di Indonesia terbagi atas dua kelompok:

  1. pemborongan pekerjaan
  2. suplai tenaga kerja ke perusahaan lain

Dalam pemborongan, perusahaan alih daya dan pemberi kerja menanda tangani sebuah nilai kontrak, yang dibayarkan pada saat pekerjaan berakhir, tanpa perlu melihat lagi bagaimana nilai tersebut dibagikan di antara pelaksana borongan.

Dalam suplai tenaga kerja, perusahaan alih daya mengirimkan orang dengan kualifikasi yang dibutuhkan pemberi kerja dengan standar gaji yang disepakati. Perusahaan alih daya menerima management fee untuk mengelola tenaga kerja kontrak seperti ini.

Berusaha membalikkan waktu, dengan protes dan usul supaya outsourcing dan kontrak kerja sementra dihapus dari praktik industri di Indonesia – sejujurnya – tidak produktif. Kita harus bercermin, seberapa kuat sebenarnya posisi tawar kita pada pasar tenaga kerja global. Seberapa bagus Bahasa Inggris kita untuk bersaing dengan tenaga kerja dari negara tetangga yang menggunakannya sebagai bahasa kedua (second language) dan bukan bahasa asing (foreign language), seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Kalaupun kita punya kemampuan teknis di atas orang-orang dari negara-negara tetangga tersebut, tetap saja mereka yang menjadi pilihan utama employer asing karena lebih kecil kemungkinan mis-komunikasi.

Salah seorang expatriate asing – berkebangsaan Kanada – pernah menilai, bahasa Inggris orang Indonesia bagus. Daya serap kita pada bahasa Inggris cukup kuat, dan logat kita jauh lebih mudah dipahami daripada, misalnya, orang Afrika. Tanpa perlu belajar formal, orang-orang Indonesia bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Tentu saja, jangan dibandingkan dengan orang Malaysia atau Singapura (apalagi India) yang bisa berbicara dengan fasihnya. Sayangnya, pendidikan formal di Indonesia belum lagi mengarah pada kompetensi bahasa asing di sekolah-sekolah. Akibatnya, sangat sedikit lulusan sekolah – bahkan perguruan tinggi – yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan cukup baik.

Daripada menuntut sesuatu yang tidak mungkin terjadi – kecuali pemerintah bisa dikuasai orang-orang sosialis – bukankah lebih produktif bila kita mau melirik ke negara-negara Asia yang berpenduduk besar lainnya seperti India dan RRC. India dipercaya oleh raksasa industri di Amerika Serikat meng-outsourcing sebagian bisnis mereka. RRC menggerakkan industri outsourcing hingga ke tingkat home industry untuk menyokong industri besar mereka – seperti misalnya pembuatan gasket atau mur-baut untuk komponen industri otomotif. Jadi, bila dijalankan dengan benar, didukung oleh sistem yang benar, outsourcing bukanlah momok PHK yang menakutkan – justru sebaliknya, adalah peluang usaha yang luar biasa besarnya.

Yang kita perlukan sekarang adalah, menurut saya, adalah pemimpin bangsa yang tanggap dan mampu memikirkan kerangka masa depan industri Indonesia yang bersahabat dengan nasib buruh. Indonesia harus punya grand strategy agar bisa survive dalam persaingan usaha global. Bila Singapura adalah negara perdagangan, Thailand menjadi pusat perakitan otomotif, Malaysia dengan elektronik dan teknologi IT, Vietnam sebagai pusat industri berat, akan dibawa kemana Indonesia ini?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: